Kiara Desak Persoalan Pangan Diidentifikasi Pasca-WTO

Jakarta (Antara) - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak pemerintah segera mengidentifikasi persoalan pangan setelah pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang menghasilkan Paket Bali yang memperkuat perdagangan multilateral.

"Identifikasi kekuatan dan kelemahan nasional, misalnya terkait perdagangan pangan," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim kepada Antara ketika dihubungi di Jakarta, Kamis.
Menurut Abdul Halim, hal tersebut perlu dilakukan dengan upaya serius guna membenahi, memperkuat, dan memfasilitasi perdagangan yang menguntungkan petani dan nelayan dalam negeri.
Namun, ujar dia, beragam hal yang sebenarnya telah dilakukan pemerintah sejak dulu seperti tidak pernah dilakukan antara lain karena tidak ada koordinasi yang memadai. "Sayangnya upaya ini tidak pernah dilakukan. Antarlembaga pemerintah sibuk urusannya sendiri," katanya.
Ia berpendapat, paket hasil kesepakatan WTO itu jelas banyak memiliki kerugian untuk kepentingan nasional terutama pada produsen pangan.
Dalam konteks pangan, menurut dia, direduksinya perlindungan negara dalam Paket Bali akan berakibat pada membanjirnya produk pangan impor.
"Data BPS terakhir menunjukkan bahwa 10 produk pangan kita diimpor, mulai dari garam, cabai, bawang hingga ikan," ujarnya.
Abdul Halim juga menyatakan bahwa proteksi masih diperlukan bagi kelompok rentan seperti petani dan nelayan tradisional karena liberalisme perdagangan yang didorong WTO akan menghendaki negara "mundur ke belakang" dan membiarkan pasar yang mengatur hajat hidup orang banyak termasuk dalam urusan pangan yang merupakan hal vital bagi umat manusia.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan berpendapat, hasil WTO di Bali merupakan hal yang sangat luar biasa karena telah menghasilkan paket yang akan membawa ketahanan pangan kepada miliaran warga miskin dunia.
Gita Wirjawan menuturkan perjanjian fasilitasi perdagangan adalah kesepakatan multilateral pertama yang dinegosiasikan di WTO.
"Hal ini akan mengurangi beban biaya perdagangan, memperlancar arus barang lintas negara dan menyediakan kepastian bagi bisnis," ujarnya.
Selain itu, menurut dia, hal tersebut juga akan menguntungkan anggota khususnya negara-negara berkembang guna mendapatkan akses asistensi untuk meningkatkan sistem dan prosedur mereka.
Mendag meyakinkan bahwa sebagian besar manfaat ekonomi dari fasilitas perdagangan akan mengalir kepada negara-negara berkembang.(tp)